Pergulatan Islam dan Politik

PERGULATAN ISLAM DAN POLITIK

Sebagai bukti universalnya Islam, Rahmatan lil alamin dalam bahasa Alquran nya. Sesuatu yang terus menjadi bahan paling menarik untuk didiskusikan. Bukan hanya negara Mayoritas Islam, bahkan dunia barat pun tertarik untuk membicarakannya. 

Saya kira benar ketika Nurcholis Madjid Mengkaitkan antara Islam dan Politik di Indonesia Dalam bukunya "Cita -cita Politik Islam Era Reformasi" beliau menulis "Bagaikan suatu perjalaan sentimental, membicarakan Islam dan Politik di Indonesia, melibatkan kekhawatiran  dan harapan lama yang mencekam. Daerah itu penuh ranjau kepekaan dan kerawanan, sehingga pekerjaannya harus dilakukan dengan kehati-hatian secukupnya. Tetapi berhati-hati tidaklah berarti membiarkan diri terhambat dan kehilangan tenaga untuk melangkah. sebab, pembicaraan harus dilakukan juga, mengingat berbagai alasan dan keperluan"

Dalam sejarahnya, baik pemerintahan Soekarno dan Soeharto sama sama menganggap Islam Politik sebagai fenomena yang membahayakan. Ini bukan hanya dalam konteks persaingan kekuasaan, tetapi dikaitkan dengan Ideologi dan dasar Negara. Hingga saat ini fakta fakta ini masih terus bergulir, masing masing pemegang kekuasaan masih memandang ini sebagai fenomena yang membahayakan. Masing masing tentu dengan cara dan tehnik tersendiri, bagaimana persaingan ini mereka hadapi. Kenyataan ini sesungguhnya adalah sesuatu yang aneh, mengingat mayoritas Penduduk indonesia adalah Muslim. Bahkan sejarah mencatat Islam selalu menjadi pucuk pimpinan di negara ini. 

Harus diakui bahwa ketika Islam bersentuhan dengan politik dalam konteks Indonesia, bentuk pemikiran dan praktik yang dikembangkan oleh pemikirnya dan politisinya, cukup kental dengan aroma Legalistik dan formalistik belaka. Satu contoh Piagam Jakarta, dalam salah satu poinnya. Diusulan yang pertama menyebutkan "keharusan untuk menjalankan syariat Islam Bagi para pemeluknya" tak sampai sehari usulan ini dianulir lagi. Padahal tim perumusnya moyoritas Islam, bukti nyata kegagalan Politisi Islam kala itu. 

Masih segar dalam ingatan kita, legalisasi Miras yang ahirnya dicabut oleh presiden. Meskipun hanya berlaku di empat provinsi. Ini juga menjadi catatan, betapa komunikasi politik para politisi Muslim disenayan, dan juga disekitaran Istana tidak berjalan efektif. 

Saat ini bisa juga kita saksikan, hampir disetiap parlemen di tingkat Kabupaten kota. Provinsi, dan Pusat Mayoritas Islam. akan tetapi tidak Mampu melahirkan Syariat Islam sebagai legalitas bagi para pemeluknya. Mungkin jika ada hanya disebagian daerah, Aceh, Minangkabau. Belum lagi partai politik yang secara terang terangan menyatakan Islam sebagai asasnya, di tambah lagi partai yang malu malu menyebutkan asas Islam. Meski masyarakat sudah paham seperti Partai PKB dan PAN. Barangkali inilah Penyebab Ketegangan Ini terjadi antara Tokoh tokoh Islam yang tidak terlibat Partai politik melakukan "perlawanan". disisi lain politisi Islam khawatir kekuasaan mereka akan di rebut. Belum lagi kekhawatiran ideologi Pancasila yang dikhawatirkan di ganti. Menjadi ketegangan ini memuncak, dan jelas yang menjadi korban adalah civil society.

 

Bagaimana meredakan ketegangan ini? 

Bagaimana pula komitmen kebangsaan? 

Ke Indonesia an? 

Jawabannya bisa kita lihat dari masing masing para politisi kita, bagaimana mereka menyajikan kebijakan politis yang bersentuhan dan berorientasi terhadap komitmen tersebut. 

Meningkatnya kasus korupsi, dikalangan elit politisi, sebagai bukti, bahwa komitmen Keagamaan, kebangsaan, ke Indonesia an masih jauh dari apa yang kita cita citakan dalam pembukaan Undang undang dasar Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. 

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".